Pembahasan Kisi-Kisi: Pendidikan Pancasila Semester 1

pembahasan kisi kisi-kisi ppkn pp pendidikan pancasila kewarganegaraan

Zafran @zafran17

12/5/2025, 12:22:32 AM Updated at December 5, 2025 161 visibility_off 0 comment

(1) Asal-usul istilah Pancasila dan makna Pancasila dalam kitab kuno.
- Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta.
- Panca: Lima;
- Sila: Dasar/prinsip.
- Istilah ini sudah ada sejak zaman Majapahit pada
  - kitab Negarakertagama; dan
  - kitab Sutasoma.
- Tapi dahulu maknanya adalah “Lima Pantangan”.
(2) Makna Pancasila pada masa Majapahit.
- Pancasila menjadi 5 ajaran kesusilaan.
- Pada kitab Negarakertagama terdapat larangan:
  - melakukan kekerasan;
  - mencuri;
  - berjiwa dengki;
  - berbohong; dan
  - minuman keras.
- Belum menjadi “prinsip negara”, tetapi nilai etika.
(3) Fungsi dan peranan dasar negara dalam penyelenggaraan negara.
- Sumber hukum.
- Ideologi bangsa.
- Kepribadian hidup bangsa.
- Pandangan hidup bangsa.
- Cita-cita dan tujuan hidup bangsa.
- Falsafat hidup.
(4) Fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Ideologi adalah kumpulan konsep yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.^[1]
- Sehingga Pancasila sebagai ideologi adalah memberikan arah dan tujuan untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(5) Nilai-nilai tiap sila Pancasila.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - Agama.
  - Toleransi.
  - Kebebasan beragama.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - HAM.
  - Kemanusiaan.
  - Keseimbangan hak/kewajiban.
3. Persatuan Indonesia.
  - Persatuan.
  - Cinta tanah air.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  - Masalah diselesaikan dengan musyawarah.
  - Demokrasi.
  - Hak bersuara.
  - Rakyat adalah kekuasaan tertinggi.
  - Menghargai pendapat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - Kesejahteraan sosial bagi rakyat.
  - Kata kunci: Adil.
(6) Sejarah pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
- Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.
- BPUPK(I) dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945,
- dengan tujuan memerdekakan Indonesia.
- Sidang pertama 29 Mei–1 Juni 1945.
  - Membahas rumusan dasar negara.
    1. (29 Mei) Prof. Mohammad Yamin, S.H.
      1. Peri Kebangsaan;
      2. Peri Kemanusiaan;
      3. Peri Ketuhanan;
      4. Peri Kerakyatan; dan
      5. Kesejahteraan Rakyat.
    2. (31 Mei) Prof. Soepomo
      1. Persatuan;
      2. Kekeluargaan;
      3. Keseimbangan lahir batin;
      4. Musyawarah; dan
      5. Keadilan Sosial.
    3. (1 Juni) Ir. Soekarno
      1. Kebangsaan Indonesia.
      2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan.
      3. Mufakat atau Demokrasi.
      4. Kesejahteraan Sosial.
      5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Lalu dibentuk Panitia Sembilan oleh Soekarno.
- Hasil diskusi menghasilkan rumusan negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(7) Pemikiran Sukarno tentang dasar negara.
- Lihat (6).
(8) Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
(9) Sikap antidiskriminasi dan penghormatan terhadap keberagaman sesuai nilai Pancasila.
- Terletak pada sila ke-2 dan ke-3.
(10) Pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- Lihat (5).
(11) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara).
- Kesadaran hukum.
(12) Norma, aturan, dan kewajiban warga.
- Norma terbagi 4.
  - Agama.
  - Kesusilaan.
    - Bersumber dari hati nurani.
  - Kesopanan.
  - Hukum
- Kewajiban warga pada UUD meliputi:
  - membayar pajak (23A);
  - menjunjung hukum (27:1);
  - membela negara (27:3 dan 30:1); dan
  - mengikuti pendidikan dasar (31:2).

(13) Tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

Selengkapnya UU 12/2011.

Pasal 7 Ayat (1) tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

No.	Jenis	Penetap
1	UUD NRI 1945	MPR
2	Ketetapan MPR (TAP MPR)	MPR
3	Undang-Undang (UU)	DPR + Presiden
	Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	Presiden
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Presiden
5	Peraturan Presiden (Perpres)	Presiden
6	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	DPRD Provinsi + Gubernur
7	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	DPRD Kabupaten/Kota + Bupati/Walikota

(14) Hak dan kewajiban peserta didik dalam kehidupan sekolah.
- Hak mereka adalah mendapat ilmu dari gurunya.
- Kewajiban mereka adalah memperhatikan gurunya.
- Dan lain-lain.
(15) Propaganda Jepang.
- Gerakan 3A:
  - Jepang Pemimpin Asia.
  - Jepang Cahaya Asia.
  - Jepang Pelindung Asia.
- Membentuk BPUPK.
- Menjanjikan kemerdekaan.
- Atas tujuan menarik simpati rakyat untuk mendapat dukungan saat perang.
(16) Kesadaran hukum dalam keluarga, masyarakat, dan peran Pendidikan.
(17) Fungsi Pancasila sebagai way of life dan makna tiap sila dalam kehidupan sehari-hari.
- Way of Life: pedoman hidup sehari-hari.
- Nilai Pancasila lihat (5).
(18) Sikap cinta tanah air dan penerapannya melalui penggunaan produk dalam negeri.
(19) Pelanggaran HAM: bentuk tindakan dan faktor penyebab (internal dan eksternal).
- Contoh:
  - Penyiksaan.
  - Diskriminasi.
  - Perdagangan manusia.
- Sebab Internal:
  - Berasal dari pelaku.
  - Egois.
  - Intoleran.
  - Kondisi mental.
- Sebab Eksternal:
  - Penyalahgunaan kekuasaan.
    - Penguasa ke rakyat.
  - Sistem hukum lemah.
  - Kesenjangan ekonomi/sosial.
    - Dapat memicu pelanggaran.
(20) Kesadaran hukum sejak dini dalam keluarga.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, entri “ideologi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 5 Desember 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideologi. ↩

Footnotes